MUSI RAWAS – Gelombang protes warga Kelurahan Pasar Muara Beliti kembali memuncak. Aliansi Masyarakat Muara Beliti Bersatu (AMMB) memastikan akan menggelar aksi besar-besaran untuk keempat kalinya pada Senin, 9 Februari 2026, dengan titik aksi di Kantor Bupati Musi Rawas.
Aksi tersebut disebut bukan sekadar unjuk rasa rutin, melainkan bentuk perlawanan terbuka masyarakat terhadap carut-marut tata kelola pemerintahan kelurahan yang dinilai terus dibiarkan tanpa penyelesaian tegas oleh pemerintah daerah.
AMMB menilai, keberadaan Lurah Pasar Muara Beliti sudah tidak lagi mencerminkan fungsi pelayanan publik. Kebijakan sepihak dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Ketua RT tanpa melalui musyawarah warga dianggap sebagai tindakan arogan, anti-partisipasi, dan menjadi pemicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Seorang lurah yang justru menciptakan kegaduhan di wilayahnya sendiri sudah sepatutnya angkat kaki, bukan malah dipertahankan,” tegas AMMB dalam pernyataan sikapnya.
Tak hanya menyasar lurah, kritik tajam juga diarahkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas. AMMB menuding keduanya gagal menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan responsif terhadap keresahan masyarakat.
Menurut AMMB, sikap diam yang ditunjukkan Bupati dan Sekda bukan lagi mencerminkan netralitas, melainkan bentuk pembiaran yang berpotensi memperparah konflik sosial.
“Diamnya Bupati dan Sekda bukan netralitas, tetapi pembiaran. Ini adalah kegagalan kepemimpinan dan bukti ketidakpekaan terhadap suara rakyat,” tulis AMMB dengan nada keras.
AMMB menilai, polemik yang tak kunjung diselesaikan ini telah menggerus kepercayaan publik dan mencoreng wibawa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ketidakmampuan menyelesaikan persoalan di tingkat kelurahan dianggap sebagai potret lemahnya kontrol dan pengawasan dari pucuk pimpinan daerah.
Dalam tuntutannya, AMMB secara tegas menyampaikan empat poin utama:
Pencopotan segera Lurah Pasar Muara Beliti tanpa kompromi
Pemeriksaan menyeluruh oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
Pembukaan hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik
Perombakan tata kelola pemerintahan kelurahan yang dinilai elitis dan tidak berpihak kepada masyarakat
AMMB menegaskan, aksi pada Senin mendatang bukanlah akhir. Jika Bupati dan Sekda Musi Rawas tetap enggan mengambil keputusan tegas, gelombang aksi dipastikan akan terus berlanjut dan meluas, dengan eskalasi massa yang lebih besar.
Meski demikian, AMMB memastikan seluruh rangkaian aksi akan berlangsung tertib, damai, dan sesuai koridor hukum.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memberikan pernyataan resmi, di tengah desakan publik yang kian menguat.(*)
