Palembang – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Herdianto, menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik antara Pengadilan Tinggi Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan di Kota Palembang, Senin (7/7/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) guna mendukung penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang modern, efektif, efisien, transparan, serta berbasis teknologi informasi.
Penandatanganan PKS tersebut turut melibatkan seluruh Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) se-Provinsi Sumatera Selatan sebagai implementasi pelaksanaan sidang pidana secara elektronik.
Pelaksanaan sidang elektronik bertujuan meningkatkan efektivitas proses peradilan melalui pemanfaatan teknologi digital, mempercepat penyelesaian perkara, mempermudah koordinasi antarinstansi, serta menjamin keamanan dan efisiensi pelaksanaan persidangan tanpa mengurangi hak-hak para pihak yang berperkara. Selain itu, kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan publik di bidang penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Kehadiran Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Herdianto, merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi yang terjalin antara Pengadilan, Kejaksaan, dan Pemasyarakatan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses persidangan bagi warga binaan pemasyarakatan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Herdianto menyampaikan bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas koordinasi antar Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam penerapan sidang elektronik di wilayah Sumatera Selatan.
“Melalui kerja sama ini, diharapkan koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga pelaksanaan sidang elektronik dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum,” ujar Herdianto. (*)
